baharcool89.blogspot.com

Muncul perdebatan bahwa apakah Menteri Dalam Negeri berwenang melakukan pengujian (executive review) terhadap suatu Peraturan Daerah atau tidak. Namun sebelum membahasnya, terlebih dahulu perlulah di bedakan antara executive review dan executive preview.  

Executive review adalah pengujian yang dilakukan pemerintah eksekutif terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Dalam hal pengawasannya, executive review biasa juga di sebut sebagai pengawasan represif. Sedangkan, executive preview adalah pengujian yang dilakukan oleh pemerintah eksekutif terhadap rancangan peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam hal executive preview, yang menjadi bahan pengujian adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang belum diberlakukan atau belum di undangkan. Executive preview ini biasa juga di sebut sebagai pengawasan preventif.

Selama ini pada prakteknya, kabanyakan Peraturan Daerah yang telah di uji oleh Pemerintah c.q. Departemen Dalam Negeri, ketetapan pembatalannya dilakukan dengan instrumen Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri). Dengan mengacu pada instrumen hukum tentang pengujian dan pembatalan suatu Perda yang dilakukan oleh pemerintah (executive review), maka Pasal 145 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa keputusan pembatalan Perda di tetapkan dengan Peraturan Presiden. Jika mengacu pada instrument hukum tersebut, maka sebenarnya tidak ada kewenangan atributif Mendagri mengeluarkan suatu keputusan untuk menetapkan pembatalan perda, melainkan secara tegas yang berwenang membatalkan suatu perda ialah Presiden dengan Peraturan Presidennya. Jika Presiden mendelegasikan kewenangannya kepada Mendagri untuk membatalkan suatu Perda, maka Presiden sebenarnya telah menyalahi kewenangan atributifnya yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 145 Ayat (3) UU a quo. Adapun kewenangan Mendagri mengeluarkan keputusan pembatalan suatu Perda, dikarenakan Pemeritah Daerah tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dari Pemerintah dalam rangka pengawasan preventif dan tetap memberlakukan Perda dimaksud, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 185 Ayat (5) UU Pemerintahan Daerah. Disinilah sebenarnya letak kewenangan atributif Mendagri dalam melakukan pembatalan suatu Perda dan pengujian Rancangan Perda (executive preview) atau biasa juga di sebut pengawasan preventif. Namun, kewenangan Mendagri tersebut dalam hal pengawasan preventif secara langsung hanya terbatas pada tingkatan provinsi semata, dan selanjutnya pada tingkatan kabupaten/kota, pengawasan preventif Mendagri bersifat tidak langsung, karena yang menjalankan secara langsung adalah Gubernur. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 185 dan Pasal 186 UU a quo. Dalam Pasal 185 dinyatakan bahwa, rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD setelah hasil dari evaluasi Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa rancangan perda dan rancangan pergub tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Gubernur Bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak di tindak lanjuti, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan perda dan rancangan Pergub tersebut, maka Menteri Dalam Negeri membatalkan perda dan pergub dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun lalu. Dari sini terlihat jelas bahwa Menteri dalam Negeri melakukan pengawasan preventif terhadap rancangan perda provinsi (pengawasan secara langsung).

Sedangkan dalam Pasal 186 dinyatakan bahwa rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD setelah hasil dari evaluasi Gubernur yang menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan bupati/walikota tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati/Walikota Bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama tujuh hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak di tindak lanjuti, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan perda dan rancangan Peraturan bupati/walikota, maka Gubernur membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun lalu. Selanjutnya, Pasal 186 Ayat (6) beserta penjelasannya dinyatakan bahwa Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri dalam negeri yang untuk selanjutnya di tindak lanjuti. Akan tetapi, tidak ada petunjuk jelas mengenai proses penindaklanjutan hasil evaluasi Gubernur yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri sehingga tampak samar bagaimana metode pengawasan yang dilakukan oleh Mendagri terhadap rancangan Perda kabupaten/kota. Dari penjelasan Pasal 186 Ayat (6) tersebut, terlihat jelas bahwa yang melakukan pengawasan preventif secara langsung adalah Gubernur, sementara Menteri Dalam Negeri hanya melakukan pengawasan preventif secara tidak langsung terhadap rancangan Perda kabupaten/kota.

Selanjutnya, pengawasan preventif oleh Pemerintah baik Mendagri untuk tingkat provinsi maupun Gubernur untuk tingkat kabupaten/kota, tidak hanya terbatas pada Rancangan Perda APBD beserta penjabarannya. Pengawasan preventif juga berlaku pada proses penetapan Rancangan Perda yang berkaitan dengan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah. Sebagaimana yang dimaksud Pasal 189 UU No.32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Proses penetapan Rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan Menteri yang membidangi urusan tata ruang. Dengan berlakunya Pasal 189 tersebut, maka ketentuan Pasal 5A dan Pasal 25A UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi tidak berlak.

Selama ini pada prakteknya, kabanyakan Peraturan Daerah yang telah di uji oleh Pemerintah c.q. Departemen Dalam Negeri, ketetapan pembatalannya dilakukan dengan instrumen Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri). Dengan mengacu pada instrumen hukum tentang pengujian dan pembatalan suatu Perda yang dilakukan oleh pemerintah (executive review), maka Pasal 145 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa keputusan pembatalan Perda di tetapkan dengan Peraturan Presiden. Jika mengacu pada instrument hukum tersebut, maka sebenarnya tidak ada kewenangan atributif Mendagri mengeluarkan suatu keputusan untuk menetapkan pembatalan perda, melainkan secara tegas yang berwenang membatalkan suatu perda ialah Presiden dengan Peraturan Presidennya. Jika Presiden mendelegasikan kewenangannya kepada Mendagri untuk membatalkan suatu Perda, maka Presiden sebenarnya telah menyalahi kewenangan atributifnya yang jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 145 Ayat (3) UU a quo. Adapun kewenangan Mendagri mengeluarkan keputusan pembatalan suatu Perda, dikarenakan Pemeritah Daerah tidak menindak lanjuti hasil evaluasi dari Pemerintah dalam rangka pengawasan preventif dan tetap memberlakukan Perda dimaksud, sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 185 Ayat (5) UU Pemerintahan Daerah. Disinilah sebenarnya letak kewenangan atributif Mendagri dalam melakukan pembatalan suatu Perda dan pengujian Rancangan Perda (executive preview) atau biasa juga di sebut pengawasan preventif. Namun, kewenangan Mendagri tersebut dalam hal pengawasan preventif secara langsung hanya terbatas pada tingkatan provinsi semata, dan selanjutnya pada tingkatan kabupaten/kota, pengawasan preventif Mendagri bersifat tidak langsung, karena yang menjalankan secara langsung adalah Gubernur.

Perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana salah satu atau dua-duanya sudah menikah dengan orang lain. Persetubuhan tersebut dilakukan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.[1]

Persetubuhan di era globalisasi ini sudah sangat marak dilakukan, baik antara pemuda pemudi maupun antara orang yang telah berkeluarga. Fenomena ini menjadi sangat biasa karena masyarakat telah terbiasa dengan hal-hal semcam ini. Perzinaan dapat terjadi oleh banyak faktor, diantaranya terbukanya pergaulan yang sangat bebas antara lawan jenis, kurangnya pemahaman terhadap akibat perzinaan, kurangnya keyakinan yang kuat terhadap agama dan hukum yang mengatur tentang perzinaan.

Untuk faktor yang penulis terakhir sebutkan, menurut hemat penulis sangat menentukan praktek perzinaan yang dilakukan masyarakat dalam sebuah negara. Hukum yang tidak kuat akan turut memberi peluang terjadinya perzinaan di negeri ini. Asumsi ini mengingat bahwa panglima tertinggi yang ada di negeri ini adalah hukum (ius contitutum), bukan hukum islam, hukum adat atau hukum sekelompok orang.

Berkaitan dengan judul yang penulis angkat dalam tulisan ini, maka penulis hanya ingin menyoroti perihal perzinaan yang diatur dalam KUHP.

Perzinaan dalam KUHP

Dari kutipan pengertian tentang perzinaan diatas dapat ditarik sebuah anasila bahwa perzinaan dalam hukum positif (KUHP) dapat dikatakan terjadi jika hanya dilakukan oleh seorang laki-laki atau seorang istri yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Pengertian diatas juga berarti jika persetubuhan (perzinaan) tersebut dilakukan oleh seorang lak-laki dengan seorang perempuan yang keduanya belum terikat dengan perkawinan maka tidak dapat dikatakan sebagai sebuah perzinaan.

Spirit yang ada dalam aturan tersebut sepertinya karena ingin melindungi hak asasi manusia. Namun jauh kedepan sesungguhnya aturan tersebut belum dapat melindungi eksistensi manusia sebagai makhluk yang mulia, mempunyai moralitas tinggi dan berperadaban baik. Asas kebebasan nampaknya mempengaruhi aturan yang ada di KUHP ini secara mutlak. Padahal kebebasan manusia seharusnya masih terbatas oleh keberadaan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mempunyai akal dan berpengetahuan. Aturan dibuat karena ingin melindungi hak asasi manusia, namun mengapa aturan tidak melindung eksistensi manusia yang notabennya sebagai makhluk yang berakal dan berpengetahuan?

Perzinaan dalam KUHP termasuk kedalam delik aduan. Apabila akibat berbuatan tersebut tidak merasa ada yang dirugikan, maka tidak dapat dipidana para pelaku perzinaan. Hukuman dalam hukum positif ternyata menganut asas kerugian. Artinya selama perbuatan tersebut tidak merugikan orang lain maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Terkecuali perzinaan yang dilakukan seorang laki-laki dengan serorang perempuan yang salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan, perbuatan tersebut diketahui oleh orang yang mempunyai ikatan perkawinan dengannya dan dipalorkan kepada pihak yang berwajib.

As a tool as social engeenering of law dalam hal permasalahan perzinaan ini ternyata tidak dapat terwujud. Rekayasa yang dapat diback up oleh aturan perzinaan saat ini hanyalah masalah hak asasi manusia saja, namun belum dapat melindungi wibawa dan kehormatan manusia sebagai makhluk fi ahsani taqwiim, sempurna dalam arti bentuk, sempurna dalam arti akhlak, sempurna dalam arti kemuliaan dan sempurna dalam arti tindakan yang dilakukan.

Hukuman setimpal dengan perbuatan

Salah satu ajaran teori pemidanaan adalah teori pembalasan. Immanuel kant mengemukakan teorinya bahwa “kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka harus dibalas dengan ketidakadilan pula”. Perbuatan perzinaan pada dalam KUHP dinyatakan sebagai sebuah kejahatan, namun kejahatan ini masih bersifat delik aduan. Akibatnya hukuman yang diancamkan terhadap tindak pidana perzinaan juga ringan.

Hakikat suatu hukum itu dibuat bertujuan tidak hanya sebagai social control, tetapi juga untuk mengurangi kejahatan seminimal dan seefektif mungkin menekan kejahatan tersebut dapat terulang kembali. Ancaman pidana terhadap berbagai tindak pidana akan mencapai tujuannya jika memenuhi criteria sebagai berikut :

Jika melihat ancaman yang terdapat dalam pasal 284 KUHP maka hukuman yang ada penulis merasa belum memenuhi criteria sebuah sanksi diatas. Hal ini terkait aturan yang ditetapkan juga tidak ketat dan bersifat setengah hati (tidak keseluruhan).

Kesimpulan

Hukum dalam KUHP telah mengatur perihal perzinaan sebagaimana yang telah tertera dalam pasal 284. Namun aturan tersebut hemat penulis masih dibuat dengan setengah hati (tidak sungguh) karena hanya bertujuan melindungi hak asasi manusia. Seharusnya aturan tersebut dibuat berdasarkan spirit kemanusiaan (eksistensi, penjagaan moral dan pelindungan sekaligus perlindungan atas hak asasi manusia).

Tindak pidana perzinaan termasuk kedalam delik aduan yang ada pada saat ini. Sehingga perbuatan tersebut dapat dijatuhi hukuman jika perbuatan tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

Sanksi/hukuman yang diancamkan tidak memenuhi criteria sebuah sanksi itu dihatuhkan terhadap pelaku. Sehingga sanksi/hukuman dalam perzinaan ini tidak benar-benar efektif dalam meminimalir tindak pidana perzinaan.

Perlu kiranya diadakan pembaharuan dalam terkait aturan tentang perzinaan ini. tujuannya tidak lain untuk memelihara manusia khususnya para pemuda dan pemudi penerus bangsa ini agar tidak terus menerus terjerumus dalam hal-hal yang bersifat negatif. Pembaharuan yang penulis maksud diatas adalah dalam tiga hal, yaitu dari segi aturan, sifat tindak pidana perzinaan dan sanksi/hukuman yang diancamkan.

Zakat merupakan refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang kaya, dan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran islam yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap orang tanpa membedakan suku, ras, dan kelompok. Zakat merupakan komitmen seorang muslim dalam bidang sosio-ekonomi yang tidak terhindarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi semua orang, tanpa harus meletakkan beban pada kas negara semata, seperti yang dilakukan oleh sistem sosialisme dan negara kesejahteraan modern.

Pemberdayaan ekonomi Ummat Islam melalui pelaksanaan ibadah zakat masih banyak menemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan Ummat Islam itu sendiri. Kesadaran pelaksanaan zakat masih di kalangan Ummat Islam masih belum diikuti dengan tingkat pemahaman yang memadai tentang ibadah yang satu ini, khususnya jika diperbandingkan dengan ibadah wajib lainnya seperti sholat dan puasa. Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib zakat dan mekanisme pembayaran yang dituntunkan oleh syari’ah islam menyebabkan pelaksanaan ibadah zakat menjadi sangat tergantung pada masing-masing individu. Hal tersebut pada gilirannya mempengaruhi perkembangan institusi zakat, yang seharusnya memegang peranan penting dalam pembudayaan ibadah zakat secara kolektif agar pelaksanaan ibadah harta ini menjadi lebih efektif dan efisien.

Perkembangan zaman menimbulkan berbagai hal baru yang pada saat Rasulullah masih hidup hal tersebut tidak ada. Dalam hal perzakatan, saat ini bertambah satu pemasukan dari jenis zakat, yaitu zakat profesi.

Istilah Zakat Profesi belum dikenal di zaman Rosulullah SAW bahkan hingga masa berikutnya selama ratusan tahun. Bahkan kitab-kitab Fiqih yang menjadi rujukan umat saat ini pun tidak mencantumkan pembahasan bab zakat profesi didalamnya. Harus diingat bahwa meski di zaman Rosulullah SAW telah ada beragam profesi, namun kondisinya berbeda dengan zaman sekarang dari segi penghasilan.[2]

Zakat profesi baru dipermasalahkan pada saat ini, karena melihat penghasilan dari profesi memang cukup menjanjikan. penghasilan dari profesi dapat menjadikan seseorang kaya dan kelebihan harta seperti pada umumnya. Harta hasil profesi menjadi suatu polemik mengingat belum adanya hukum yang mengatur hal tersebut.

Dari ayat diatas jelaslah bahwa segala macam harta tanpa membeda-bedakan jenis harta yang dimiliki oleh seorang muzakki wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat wajib dikeluarkan setelah mencapai haul dan nisabnya, sebagaimana yang telah ada ketentuannya dalam berbagai literatur.